Bertemu Jokowi, Pengurus REI Ditanyai Perkembangan Danau Toba

Share this:
Pengusaha asal Medan, Rusmin Lawin bersama REI bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan, mereka membahas tentang Danau Toba.

MEDAN, BENTENGTIMES.com – Presiden Joko Widodo menerima rombongan Pengurus DPP REI di Istana Merdeka, Senin (28/5/2018). Satu di antara rombongan yang ikut dalam pertemuan itu pengusaha asal Medan, Rusmin Lawin.

Rusmin Lawin merupakan Ketua Apindo Kota Medan sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri REI Sumut. Ia mengurus promosi Internasional terkait potensi wisata maupun investasi di Indonesia.

“Saat berkenalan sama Presiden serta bilang saya orang Medan. Bapak Presiden langsung bilang kamu harus bangun Danau Toba yang memiliki potensi wisata yang luar biasa,” ujar Rusmin Lawin menceritakan pertemuannya dengan Presiden lewat aplikasi WhatsApp, Selasa (29/5/2018).

(BACA: Begini Pemaparan Cerdas dari Sihar Sitorus Tentang Danau Toba)

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo cerita tentang program infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, seperti pembangunan Jalan Tol menuju Danau Toba.

Kemudian, perluasan Bandara Silangit serta Bandara Sibisa, Tobasa, seluas 602 hektare sebagai core development. Selanjutnya, flower garden seluas 573 hektare di Humbang Hasundutan.

Lebih lanjut, Presiden berharap FIABCI bisa ikut berinvestasi pada tiga kawasan Danau Toba, Mandalika Lombok serta Labuhan Bajo. Jadi, ketiga kawasan itu bisa setara dengan Bali.

Selama berteman itu, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus tentang menurunnya penjualan properti beberapa tahun terakhir.

(BACA: Kemenko Maritim dan Wagubsu Rapat Koordinasi Bahas Danau Toba)

“Saya mau tanya, katanya bisnis properti cenderung menurun. Bagaimana sebetulnya,” tanya Presiden kepada rombongan REI.

Saat menerima rombongan DPP REI yang dipimpin Ketua Umum Soelaeman Soemawinata, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono dan Mensesneg Pratikno.

Terhadap pertanyaan Presiden, Soelaeman menjelaskan bahwa perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah berhasil mendekati target. Pada tahun 2017, dari target yang dipatok pemerintah 450 ribu unit bisa tercapai 216 ribu unit.

Sedangkan, perumahan bagi kalangan menengah atas, ia mengakui memang lesu. Ada beberapa kendala. Namun yang utama terkait dengan perpajakan.

(BACA: Servis Dua Paket Wisata Danau Toba Pikat Wisatawan Asian Games)

“Terlalu banyak isu soal pajak. Tapi tidak keluar regulasinya. Misalnya soal tanah pengembang yang terlantar, pajak progresif kepemilikan rumah, pajak tidak final untuk properti, dan pemeriksaan tax amnesti,” katanya.

Menurut Soelaeman, berbagai isu tersebut membuat bisnis properti menjadi lesu. Karena itu, ia minta kepada Presiden agar tidak dikeluarkan regulasi terkait dengan isu-isu tersebut agar bisnis properti kembali bangkit.

Dalam kesempatan tersebut, DPP REI melaporkan rencana diselenggarakannya Global Business Summit yang digelar FIABCI Global Business Summit yang digelar di Nusa Dua Bali, tanggal 8 Desember mendatang. “Inilah forum pertemuan para pengembang seluruh dunia yang akan diikuti 68 negara,” ujarnya.

FIABCI adalah singkatan dalam bahasa Perancis yg artinya Federation International des Administrateurs de Bien Conselis Immobiliers. FIABCI didirikan di Paris 69 tahun lalu, beranggotakan 68 Negara di seluruh dunia. FIABCI GBS di Bali akan dihadiri 600 delegasi asing dan 1000 anggota REI.

Mendengar penjelasan itu, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada REI yang telah aktif mempromosikan wisata kepada investor manca negara. Bahkan akan digelar investment forum dengan investor dari 4 negara di sela sela acara FIABCI Global Business Summit Bali 2018 nanti yakni dengan Japan, Hong Kong, Korea dan Timur Tengah.

Selain Soelaeman, Pengurus DPP REI yang ikut bertemu Presiden adalah Sekretaris Jenderal Totok Lusida dan para wakil ketua umum seperti Djoko Slamet Utomo, Hari Ganie, Ignesz Kemalawarta, Adri Lingga Istambul, Umar Husin, Turino Junaedi, dan Rusmin Lawin. Sedangkan, mewakili Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Bally Saputra dan Arif Afandi.

Share this: