Kali Ini, 3 Anggota DPRD Sumut Ini yang Diperiksa KPK
- BENTENGTIMES.com - Jumat, 13 Jul 2018 - 13:51 WIB
- dibaca 424 kali
JAKARTA, BENTENGTIMES.com – KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap 38 tersangksa kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Hari ini, Jumat (13/7/2018), mereka yang dipangil adalah Abdul Hasan Maturidi, Richard Eddy Marsaut dan Syafrida Fitrie.
“Ketiganya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (13/7/2018).
(BACA: KPK Tahan Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi dan Rijal Sirait)
Dalam proses penyidikan, KPK telah menjebloskan tujuh anggota DPRD Sumut ke bui. Ketujuhnya ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Tak menutup kemungkinan, tiga legislator Sumut yang diperiksa hari ini akan menyusul koleganya ke penjara usai menjalani pemeriksaan.
KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar.
Kemudian, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe dan Dermawan Sembiring.
(BACA: Usai Diperiksa, KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut)
Lalu, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.
Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.