Dituding Dukung Terorisme, Markas PKS Digeruduk Massa

Share this:
Kantor DPP PKS digeruduk massa setelah serangkaian bom di Jawa Timur.

JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, digeruduk massa pada Senin (14/5/2018) siang. Mereka memprotes komentar petinggi PKS di media massa dan media sosial terkait rangkaian teror bom Surabaya.

Menurut orator aksi, pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman terkait aksi bom kemarin patut dicurigai sebagai aksi mengadu domba antar umat beragama. Pengunjuk rasa mengartikan bahwa Sohibul menganggap aksi teroris itu sebagai sebuah rekayasa.

“Bahwa terjadi pengeboman di Surabaya itu rekayasa, itu yang kami minta Presiden PKS untuk mempertanggungjawabkan,” kata orator, Gunawan.

Dia meminta Sohibul menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya. Mereka menyebut sikap Sohibul Iman dan PKS atas teror bom itu justru bisa merusak persatuan di Indonesia. “Kami menilai pernyataan Presiden PKS ini akan menimbulkan pecah belah kesatuan negara RI,” ucap Gunawan.

Di selebaran demonstrasi yang dibagikan, tertulis bahwa mereka mendesak Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera mundur dari jabatan pemimpin PKS. Dalam selebaran tertulis keduanya disebut telah menjadikan partai politik sebagai alat penghasut dan pemecah umat. Mereka juga dianggap mengeluarkan pernyataan yang justru tak berempati.

“Pecat kader-kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa,” salah satu bunyi tuntutan.

Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera justru menanggapi santai demontrasi tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan massa dari Fokas bagian dari demokrasi.

“PKS sebagai institusi publik selalu terbuka dengan masukan. Termasuk demo, ini bagian sah dari demokrasi,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Kata Mardani, PKS tidak merasa terganggu dengan kritikan dari massa Fokas. Saat ini PKS tengah fokus melakukan langkah-langkah politik untuk mengganti Presiden di Pemilu Serentak 2019 mendatang.

“Publik monggo menilai tuntutannya masuk akal atau tidak. Berdasar fakta atau tidak. Kami akan fokus kerja melayani rakyat dan fokus #2019GantiPresiden,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II ini mengakui sempat mengeluarkan pernyataan berisi kekhawatiran teror bom di sejumlah tempat bakal menjadi celah bagi pihak tertentu untuk dipolitisasi. Hal itu terjadi jika polisi lamban mengusut dalang dibalik teror bom yang belakangan terjadi.

Mardani menjelaskan, maksud dari ucapannya itu merupakan dugaan kasus teror bom yang terjadi untuk menyerang kubu oposisi seperti PKS dan Gerindra. “Mengarahkan kasus teror untuk menekan salah satu pihak. Khususnya untuk oposisi dan yang menjadi kompetitor petahana,” tandas Mardani.

Share this: