MEDAN, BENTENGTIMES.com– Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat, mengulas hambatan sektor pariwisata Sumatera Utara.
Hal tersebut dilakukan Djarot tatkala melakukan serap aspirasi bersama pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Forum Pariwisata Kabupaten Langkat.
Menurut Djarot yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, industri pariwisata harus disiapkan guna mengantisipasi booming, pasca pandemi covid-19 nanti.
“Sebagian besar destinasi pariwisata di provinsi ini terkendala masalah infrastruktur, salah kelola sumber daya dan carut-marutnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),” kata Djarot, Minggu (8/8/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan itu menuturkan, banyaknya galian C di area sekitar destinasi wisata memperparah keadaan.
Baca: Djarot Terkagum-kagum Lihat Keindahan Bukit Lawang: Ya Allah, Indah Sekali…
Baca: Bukit Lawang Sekarang Tak Karuan, Warga Bebas Dirikan Hotel dan Restoran di DAS
Bahan Galian Golongan C, kata Djarot seperti tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan lainnya banyak menimbulkan masalah.
“Terutama galian C yang tidak dianalisis secara benar dampaknya dan diberikan izin asal-asalan dengan motif tertentu. Kita akan pertanyakan pemerintah provinsi maupun daerah yang memberikan izin area penambangan itu,” tegasnya.
Menurut Djarot, masalah yang ditimbulkan oleh galian C mempengaruhi masalah lingkungan hidup yang berada di sekitar destinasi wisata oleh karenanya, perizinan mesti diperketat.
Dikatakan, truk-truk yang memiliki tonase berlebih akibat galian c tersebut, merusak jalan-jalan yang menghubungkan destinasi wisata.
“Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur yaitu jalan tol untuk mempermudah akses wisata, mempersingkat jarak tempuh. Akan tetapi jalan-jalan yang direct ke destinasi wisata ini banyak yang rusak. Kita akan surati pemprov mengenai ini,” katanya.
Djarot juga mengatakan, pihaknya akan menyurati Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kimisi IV DPR RI dan instansi terkait.
“Kita akan sampaikan hasil serap aspirasi ini ke instansi terkait. Seperti pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini. Banyak yang harus dibenahi dan harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Baca: Garuda Buka Penerbangan Kualanamu-Amsterdam
Baca: Jeritan Korban Banjir Luapan Sungai Blengking: Kami Ingin Pemerintah Hadir
Pantauan lapangan, pada pertemuan yang diselenggarakan di Bukit Lawang, Kabupaten Langkat itu, hadir Anggota DPRD Sumut Meriahta Sitepu, Penyabar Nakhe, Sugianto Makmur, dan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga.
Menurut Djarot, seluruh kawasan wisata harus memiliki roadmap yang dapat dijadikan pedoman dalam 10 tahun ke depan. Sehingga Presiden, Gubernur Bupati, dan Wali Kota memiliki pegangan dalam pembangunan sektor wisata.
“Seperti kawasan Bahorok yaitu Bukit Lawang ini. Kita harus siapkan roadmap-nya, bagaimana agar wisatawan mancanegara dan lokal datang ke sini. Baik dari sisi narasi, pemasaran di media dan tata kelolanya,” tambahnya.
Kawasan Bahorok, kata Djarot, tak hanya memiliki keindahan alam namun memiliki buah-buahan andalan seperti durian, manggis, dan duku.
“Di Jawa dikenal durian Medan, padahal banyak varietas durian di Sumut, seperti Durian Bahorok, Marike, Tiga Lingga hingga Nias,” sebutnya.
Baca: Ziarah ke Makam Datok Landak, Djarot Berdoa Semoga Sumut Makmur dan Damai
Baca: Jelajah Puncak Akui Langkat dan Dinginnya Air Lau Kulap Jadi Daya Tarik Penggila Trail
Tak hanya itu, kata Djarot, ketersediaan sarana dan prasarana MCK seperti toilet sangat diperlukan pada area wisata.
“Maaf ya, toilet juga harus diperhatikan. Saya dalam perjalanan ke Bukit Lawang sini, agak sulit mendapatkan toilet. Padahal, ketersediaan toilet itu sangat penting, bagi para pelancong. Kebersihannya juga harus dijaga,” imbuhnya.
Djarot juga menukil pengalamannya membenahi destinasi wisata Blitar, yakni makam Bung Karno tatkala menjabat Wali Kota Blitar.
“Dulu, saya pikirkan bagaimana para wisatawan tidak datang berziarah saja. Mereka harus menginap, jika mereka menginap maka akan berbelanja dan sektor UMKM tumbuh,” jelasnya.
Ia menuturkan, saat itu Pemko Blitar di bawah komandonya, memberikan kemudahan kepada penduduk sekitar untuk menggunakan rumahnya sebagai guest-house.
“Jadi, tidak membangun hotel berbintang. Para peziarah menginap di guest-house rakyat. Kelebihannya, mereka bisa lebih menyatu dan mengetahui seluk-beluk Kota Blitar,” imbuhnya.
Baca: Kasus Hutan Dijadikan Kebun Sawit, Polisi Segera Panggil Wagub Sumut
Baca: Anak Orangutan Ditemukan Mati di Kawasan Taman Gunung Leuser
Sementara itu, Ali, seorang peserta yang juga pelaku industri wisata Langkat, mengatakan, banyaknya perburuan liar di kawasan TNGL menyebabkan semakin menurunnya spesies endemik kawasan itu.
“Hewan liar yang tertangkap dalam jerat-jerat yang dipasang penduduk membuat anak-anak harimau dapat menemukan mangsa tanpa perlu berburu. Sehingga hilang insting berburunya. Belum lagi gajah dan harimau yang masuk ke kawasan penduduk karena ekosistem rusak,” katanya.
Senada dengan Ali, seorang guide kawasan Bukit Lawang, Thompson menyatakan harapannya agar para guide di kawasan TNGL dapat difasilitasi oleh pemerintah.
Baca: Andaliman, Rempah Eksotik Tanah Batak Diekspor ke Jerman
Baca: Izin Belum Ada, 2 Ekor Orangutan Sumatera Masih di Taman Hewan Pematangsiantar
Pelaku wisata di kawasan Bahorok, mengaku siap mendapatkan berbagai pelatihan agar pelayanan yang diberikan bisa memiliki standar, sehingga wisatawan betah di daerah wisata Bahorok.
“Banyak orang luar yang datang ke sini, melakukan penelitian, dan difasilitasi pemerintahnya kemudian data itu di-publish ke mana-mana. Padahal kami para guide lokal di sini, punya kemampuan untuk itu, tetapi tak difasilitasi pemerintah,” pungkasnya.