Petinggi Parpol Beri Isyarat, Ini Dia Sosok Cawapres Jokowi

JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Teka teki siapa Calon Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai terbaca. Meski para parpol koalisi menutup rapat informasi itu, tapi para petinggi partai telah mengirim sinyal-sinyal sosok siapa cawapres Jokowi itu.

Semula, Jokowi menegaskan bahwa kandidat cawapresnya ada sekitar 10 orang. Setelah itu mengerucut menjadi lima orang. Setelah terjadi pertemuan dengan ketum parpol di Istana, Bogor pada 23 Juli lalu, Jokowi dan parpol koalisi sepakat menyerahkan sepenuhnya cawapres kepada Jokowi.

“Sepakat satu nama diserahkan kepada Pak Jokowi,” kata Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Dan, menjelang penutupan pendaftaran capres dan cawapres di KPU pada 10 Agustus Pukul 00.00 WIB, sejumlah isyarat petinggi parpol koalisi diungkap di hari-hari akhir. Ketum PPP Romahurmuziy misalnya, dalam akun Twitter-nya, menyatakan bahwa sosok cawapres Jokowi sudah malang melintang duduki jabatan publik.

“Dia juga mewakili warna religiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia serta sudah malang-melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi. Dan yang pasti, seperti sudah saya tegaskan tidak akan keluar dari 10 nama yang saya pernah saya sampaikan Juli lalu. Siapa hayo. Selamat menebak,” tulis Romahurmuziy, Rabu (8/8/2018).

Sejauh ini, ada tiga nama kuat cawapres Joko Widodo. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Jusuf Kalla (JK) juga sempat masuk, tapi terganjal aturan karena sudah dua kali menjadi wapres, meskipun aturan itu sedang digugat di MK.

Jika dilihat dari sinyal ini, Mahfud MD lebih memiliki pengalaman ketimbang dua calon lainnya. Mahfud pernah menjadi Plt Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000). Dia juga pernah menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001).

Dia juga merupakan Anggota DPR RI menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008). Juga menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang).