Benteng Times

Desakan Pemkab Karo dan DPRD Sumut kepada Menteri PUPR Untuk Pelebaran Jalan

Bupati Karo saat menghadiri rapat kordinasi di Kementerian PUPR yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Karo dan Komisi D DPRD Sumut.

KARO, BENTENGTIMES.com – Pemkab Karo menggandeng Komisi D DPRD Provsu untuk memuluskan lobi ke Kementerian PUPR terkait pelebaran jalan Medan-Berastagi dan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi tahap II yang belum ada titik final progres pengerjaan yang dianggarkan di APBN melalui Kementerian PUPR.

Pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi tahap II ini sangat dinantikan masyarakat Karo. Sesuai fakta di lapangan, pembebasan objek tanah dan rumah penduduk yang terkena pelebaran jalan sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang objek tanah maupun pagar rumahnya terkena gusur.

BACA: Tol Medan-Berastagi Itu Urgen, Bupati Karo Ungkap Alasan Mendasar

Demikian penjelasan yang disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat menghadiri rapat kordinasi di Kementerian PUPR bersama Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban SE, Anggota DPRD Karo Jidin Ginting dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi MSi, Kamis (7/2/2019) pukul 11.00 WIB di Gedung Utama Lantai 3 Jalan Pattimura Kebayoran Baru, Jakarta.

Terkelin meminta agar Kementerian PUPR secepatnya mengerjakan pelebaran jalan tahap II mulai Kabanajahe-Simpang Ujung Aji, yang tinggal 6 km lagi.

“Ini harapan Pemkab Karo. Walaupun sudah ada pemberitahuan pihak pusat ke Pemda Karo terkait pelebaran jalan tahap II dilanjutkan, tapi hanya sepanjang 2 km,” jelas Terkelin.

BACA: Hadir di Musrenbang Kecamatan Kabanjahe, Ini Pesan Penting Bupati Karo

Apalagi, saat ini Pemda Karo sudah menganggarkan di APBD Karo terkait biaya dana perbaikan yang terkena pagar rumah, jembatan dan ini sudah dikerjakan dan masih berlangsung di lapangan.

“Keinginan kami, agar prioritaskan dan dituntaskan tahun 2019 ini atau minimal 2020,” tandas Terkelin.

Penuntasan pelebaran jalan tahap II Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi ini juga menuai desakan yang kuat oleh sejumlah rombongan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yakni dari Komisi D, seperti HT Milwan, Burhanuddin Siregar, Leonard Surungan Samosir, Novita Sari SH, Drs Baskami Ginting, Herman Sembiring, H Arfan Maksum Nasution SE, Layari Sinukaban SIP, Ir H Darwin Lubis, Drs Aripay Tambunan MM, M Hidayah dan Jafaruddin Harahap SPd MSi.

Baskami Ginting mengatakan, jalan Berastagi-Medan saat ini kondisinya memprihatinkan, dimana seringnya terjadi macet akibat jalan tidak mampu menampung volume kendaraan, sehingga membutuhkan pelebaran jalan dan pembukaan jalan alternatif.

Menurutnya, yang tidak kalah menarik, adalah jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, yang harus dituntaskan tahun 2019 ini.

“Minimal 2020 semuanya clear and clean,” ujarnya di hadapan Kepala Biro Perencanaan Kementerian PUPR.

Layari Sinukaban juga mendesak Kementrian PUPR agar pembangunan Tanah Karo diprioritaskan, khususnya pelebaran jalan dan peningkatan jalan.

“Tadi Bupati Karo sudah sampaikan dalam forum rapat ini. Saya sependapat dan mendukung penuh agar pelebaran jalan tahap II ini sangat diimpikan masyarakat Karo. Oleh sebab itu, tidak ada alasan tahun 2019 ini harus tuntas. Kami minta dalam tempo sesingkat-singkatnya agar segera berikan jawaban kepada kami,” kata Sinukaban.

Menanggapi derasnya desakan penuntasan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR Widji Widiarto menjelaskan, sesuai program kerja, sudah ada mekanisme serapan anggaran tahun 2019 untuk Provinsi Sumut dengan total anggaran Rp3,48 triliun. Dan, salah satunya adalah peningkatan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi yang tinggal 6 km.

“Namun, untuk tahap II sudah dianggarkan. Tahun 2019 ini akan kita kerjakan sepanjang 2 km dengan total dana sebesar Rp20 miliyar,” ujar Widji.

“Sedangkan sisanya 4 km lagi belum dapat saya pastikan kapan akan kita kerjakan. Saya maklum dan paham desakan Pemda Karo dan rombongan Komisi D DPRD Provsu ke pihak kami. Namun demikian, usulan yang dari tadi disampaikan supaya dituntaskan tahun 2019 ini melalui APBN-P belum dapat saya pastikan. Namun kami usahakan tahun 2020 kita masukkan di APBN,” jelasnya.

Masih kata Widji, kondisi ini disebabkan minimnya kuota anggaran di pusat, sehingga tahun 2019 ini belum ter-cover untuk penyelesaian secara tuntas pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi.

Exit mobile version