GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com– Keberadaan puluhan truk over dimension over loading (ODOL) masih bebas melintas di sejumlah ruas jalan umum di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Praktik pelanggaran tersebut berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan tegas. Di beberapa titik, truk bermuatan berlebih kerap mogok di tengah jalan, memicu kemacetan panjang.
Bahkan, sejumlah kendaraan yang sudah tidak laik jalan pernah mengalami kecelakaan, termasuk insiden truk yang menimpa pengendara saat gagal menanjak di kawasan Saombo, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, truk ODOL kerap terlihat melakukan bongkar muat di bahu jalan, kawasan padat kendaraan, tanpa menghiraukan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, Rahmat Yan P Lase mengatakan, penertiban truk ODOL seharusnya dilakukan melalui razia gabungan lintas instansi.
“Penindakan hukum di jalan umum merupakan kewenangan Polri. Dinas Perhubungan melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya berwenang melakukan pemeriksaan teknis dan penindakan administratif, itu pun harus berkoordinasi dalam operasi gabungan,” kata Rahmat, pada Kamis (29/01/2026).
Baca: Polres Nias ‘Tangkap Lepas’ 4 Orang Pegawai RSU Bethesda Gunungsitoli, Perkara Limbah B3
Ia mengakui, saat ini, Dishub Gunungsitoli belum dapat melakukan penindakan mandiri karena keabsahan legalitas personel PPNS telah berakhir dan masih dalam proses perpanjangan.
“Kami tidak bisa bertindak sendiri tanpa melibatkan instansi lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Nias, Ipda Ovaroni Zendrato menyatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan terkait penindakan truk ODOL.
“Untuk sementara kami hanya memberikan edukasi dan teguran,” kata Ovaroni, pada Kamis.
Baca: Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli ‘Makan Korban’, Truk Terbalik di Dermaga Rusak
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat akan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di wilayah itu.