GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Namun, peluang ini dinilai belum sepenuhnya dipahami dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya di Kepulauan Nias.
Hingga kini, seluruh bahan baku kebutuhan dapur MBG di wilayah tersebut masih harus didatangkan dari luar daerah. Sementara, publik mempertanyakan peran BUMDes sebagai wadah yang dapat diharapkan mampu mendongkrak produksi para petani di desa.
Ketua Yayasan Deli Kana Cemerlang, Mayjen TNI (Purn) Cristian Zebua selaku mitra BGN, menyebutkan salah satu tujuan utama program MBG adalah menjadikan sektor pangan lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Seharusnya, kata Cristian, kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi oleh hasil pertanian dan peternakan warga setempat.
“Dalam satu dapur MBG, kebutuhan telur ayam konsumsi per minggu bisa mencapai 7.000 butir. Ayam potong mencapai 600 ekor, sementara beras dibutuhkan sekitar 250 kilogram per hari. Sayangnya, semua bahan tersebut masih diimpor dari luar Nias,” ujar Cristian kepada BENTENG TIMES, melalui wawancara singkat di Kopi Kana, Jalan Yos Sudarso Gunungsitoli, Selasa (09/09/2025).
Dia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya mengambil peran melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memotivasi masyarakat menanam sayur, buah, serta mengembangkan peternakan ayam potong maupun petelur. Menurutnya, jika digarap serius, MBG akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, sebagaimana konsep strategis yang digagas Presiden Prabowo.
“Saya mengimbau pemerintah daerah aktif mengedukasi masyarakat untuk kembali bertani dan beternak. Harapan kita, enam bulan ke depan kebutuhan dapur MBG di Kepulauan Nias tidak lagi didatangkan dari luar, tetapi bisa dipenuhi oleh produk lokal,” tambahnya.
Baca: Pemko Gunungsitoli Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa SD
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Gunungsitoli, Mario Otomosi Zebua, mengaku sedang mengikuti Diklat PIM II. Dia merekomendasikan sekretaris dinasnya, Deskariawan Larosa, untuk memberikan penjelasan.
“Maaf, saya sedang diklat saat ini. Sekretaris dinas mewakili saya, namun beliau dan para kabid sedang mengikuti Rakorpem di Kantor Wali Kota. Barangkali bisa dijadwalkan ulang, saya kirimkan nomor HP beliau,” tulis Mario, dalam pesan WhatsApp kepada BENTENG TIMES, Kamis (11/09/2025), pagi.
Namun ketika ditemui di Kantor Dinas PMD, Kompleks Perkantoran Dahana, Kamis (11/09/2025) sore, Deskariawan Larosa yang juga menjabat sebagai Kabid Pemdes, enggan memberikan wawancara langsung. Dia hanya bersedia menjawab pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Padahal, Deskariawan sendiri yang telah membuat janji kepada BENTENG TIMES untuk wawancara.
“Saya tidak mau direkam-rekam. Ajukan saja pertanyaan lewat WhatsApp, nanti saya jawab,” ujarnya singkat.
Baca: Isu Monopoli dan Penggunaan LPG Subsidi di Dapur MBG, Dibantah
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Deskariawan belum memberikan jawaban atas daftar pertanyaan yang dikirimkan. Upaya panggilan telepon ke nomor kontaknya juga tidak mendapat respon, meski nada sambung terdengar aktif.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya publik, sejauh mana pemerintah daerah benar-benar siap memanfaatkan peluang besar dari program MBG untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan di Kepulauan Nias.