NIAS BARAT, BENTENGTIMES.com– Sebanyak 219 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nias Barat selama 12 bulan pada tahun anggaran 2018 belum menerima honorer. Oleh sejumlah pihak, Pemkab Nias Barat dinilai terlalu.
Ketua DPC LSM Penjara Nias Barat Candra Arbi Bugis, salahsatu pihak yang memrotes keras kondisi itu mengatakan jika Kadis Kesehatan Nias Barat Rahmati Daely, dinilai sengaja mengorbankan para PTT demi memenuhi hasrat pribadinya. Dia juga menilai Pemerintah Kabupaten Nias Barat, lamban merespon dalam mengambil satu kebijakan yang memihak terhadap pemenuhan hak-hak 219 orang PTT Dinkes tersebut.
“Bupati dan DPRD Nias Barat terkesan tidak perduli terhadap nasib 219 tenaga honor PTT Kesehatan yang telah menjadi korban kesewenang-wenangan Kepala Dinas Kesehatan,” kata Candra Arbi Bugis, kepada BENTENG TIMES di Gunungsitoli, belum lama ini.
Dikatakan, ketidaktegasan DPRD Nias Barat merespon persoalan ini, disebabkan kepentingan menuju pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang. Bahkan menurut pria yang akrab dipanggil Bugis ini, fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga DPRD Nias Barat telah berubah menjadi fungsi bagi-bagi proyek. Terbukti adanya dugaan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2019, tanpa melalui proses pembahasan.
“Seharusnya, mereka perwakilan masyarakat yang duduk di legislatif dan telah mendapatkan amanah untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat, malah memilih diam, bungkam, tutup mata dan tutup telinga terhadap berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. Saya lihat fungsi pengawasannya telah berubah menjadi fungsi bagi-bagi kue,” kritiknya.
Baca: TMMD ke-104 di Nias, Mulai dari Buka Jalan Hingga Pengecatan Rumah Ibadah
Bugis mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan DPRD, segera membayar pelunasan honor PTT tersebut sebelum pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang. Jika tidak ditanggapi pihaknya bersama seluruh elemen ormas, OKP dan pemuda di Nias Barat siap menggelar aksi demonstransi dalam waktu dekat, dengan massa yang lebih besar.
“Jika belum juga ada respon dari Pemkab Nias Barat, maka kita akan melakukan aksi lebih besar terkait permasalahan ini. Bahkan aksi yang kita rencanakan, sekaligus sebagai refleksi 4 tahun Kepemimpinan Faduhusi Daely di Nias Barat,” pungkasnya.
Baca: Heboh! Ditemukan Bangkai Binatang Besar Bertaring di Nias Barat
Mencuatnya persoalan ini, saat massa LSM Penjara Nias Barat bersama PTT tersebut, pada 27 Desember 2018 lalu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Nias Barat. Saat itu, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, melalui Sekda Nias Barat Fakhili Gulo, kepada para demonstran mengatakan akan memerintahkan Kadis Kesehatan segera membayarkan honor para PTT itu. Namun belakangan muncul isu, menunggu P-APBD 2019 mendatang, alasannya honor PTT dinkes tersebut belum tertampung baik di APBD maupun P-APBD 2018.