Benteng Times

BM: Ada 15 Juta Stok Blangko e-KTP di Mendagri, Walikota Medan Tak Mau Ambil

Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar saat bertatap muka dengan masyarakat Pulo Brayan Bengkel Baru Medan, beberapa waktu lalu. Dalam tatap muka itu, politisi yang akrab disapa BM ini menampung aspirasi warga soal listrik PLN yang sering padam, pengurusan Akta Kelahiran, dan sebagainya.

MEDAN, BENTENGTIMES.com– Brilian Moktar menanggapi masalah kekosongan blangko e-KTP (KTP Elektronik) yang banyak dikeluhkan warga Kota Medan. Menurut Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, saat ini, ada 15 juta stok blangko e-KTP di Mendagri. Justru, Walikota Medan sendiri yang tidak mengambilnya ke Jakarta.

“Saya sudah cek langsung di Kemendagri Jakarta, tidak pernah blangko kosong di Mendagri. Ada 15 juta stok blangko e-KTP di sana. Yang ada Walikota Medan tidak mau ambil di Jakarta. Kalau tidak, saya siap mendanai untuk menjemput blangko asal Walikota menyurati Kemendagri,” ujar Brilian Moktar, yang juga Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sumatera Utara ini, Sabtu (19/1/19), pada pelaksanaan Reses II Tahun Sidang V (2018 -2019), di Jalan Rahayu, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung.

Brilian meminta Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Medan tanggap dan segera memroses pengurusan e-KTP terutama terhadap masyarakat yang sudah melakukan perekaman.

Seperti diungkapkan salahseorang warga Ijoe Lin Teong (55). Warga yang beralamat di Jalan Rahayu, Gang Kusen, Kelurahan Banten, ini mengeluhkan sudah hampir tiga tahun tidak memiliki KTP. Padahal, ia sudah pernah melakukan perekaman e-KTP di Kantor Camat.

“Jadi, saya bingung dan tidak bisa mendapat hak penuh selaku warga Kota Medan. Saat pilgubsu kemarin juga saya tidak bisa memilih karena kepling kami bernama Erwin, bilang nama saya belum terdaftar untuk memilih,” ujar Ijoe Lin kesal.

BacaMenang di Banyak Daerah, Maruarar Sirait: Kaderisasi PDIP Tak Pernah Instan

Mendengar aspirasi warga Jalan Rahayu itu, BM-sapaan akrab Brilian Moktar menyarankan kepada seluruh warga Jalan Rahayu, Kelurahan Banten, yang belum memiliki KTP atau hanya memiliki resi KTP untuk datang ke Kantor KPU dan mendaftarkan diri untuk ikut memilih pada pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.

“Pilihlah partai yang dekat di hati bapak dan ibu sekalian. Lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan nasional untuk bangsa dan negara ini. Dari zaman Presiden Soekarno, dan di zaman Presiden Jokowi lah sebagai presiden yang terpanjang membangun jalan tol, yakni sepanjang 3.400 Km dan manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara ini juga menawarkan kepada warga Jalan Rahayu, Kelurahan Banten, terutama yang mendapati permasalahan baik terkait pelayanan pemerintah yang tidak memuaskan, seperti pengurusan KTP, BPJS, KK (Kartu Keluarga) ataupun masalah jalan berlobang, drainase, PLN dan lain sebagainya, dapat datang langsung ke kediamannya yang juga kantor DPD Taruna Merah Putih Wilayah Sumut.

“Bapak dan ibu sekalian boleh datang ke kantor saya yang di Jalan Letda Sujono. Kami buka sampai jam 03.00 pagi, untuk menampung aspirasi masyarakat. Meskipun nanti saya tidak lagi Anggota DPRD, namun saya masih pengurus Partai PDI Perjuangan dan Ketua Taruna Merah Putih Sumut. Jadi, masih memiliki kekuatan untuk menolong dan membantu mencari solusi aspirasi masyarakat Kota Medan,” imbuhnya.

BacaUsai Bertemu Djarot saat Sosialisasi, Kesya Penderita Gizi Buruk Langsung Ditangani

Di akhir pelaksanaan Reses II Tahun Sidang V (2018-2019) tanggal 15 sampai dengan 22 Januari 2019, Brilian juga memberikan bingkisan berupa satu karung beras 10 kilogram (kg) sesuai janji pada reses sebelumnya kepada sebanyak lebih kurang 150 warga Jalan Rahayu Etnis Tionghoa yang sangat membutuhkan untuk menyambut hari Raya Imlek, yang jatuh pada 5 Februari 2019 mendatang.

“Sampai saat ini partai yang benar-benar nasionalis adalah PDI Perjuangan, dimana semua suku dan agama ada di dalamnya, tanpa pernah menunjukkan perbedaan dalam organisasi, karena kita semua sama. Selain itu, partai PDIP juga diakui sebagai partai yang sangat pro rakyat dan pro demokrasi, sehingga mampu meraih hati seluruh masyarakat,” tandas BM.

Melalui ujung tombak PDIP, lanjut BM, semoga apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Exit mobile version